Paradigma Pemerintahan Berbasis Digital

DICETUSKAN di masa kampanye Pemilihan Umum Presiden Indonesia pada 2019, kini Sistem Dilan atau Pemerintahan Dilan (digital melayani) telah menunjukkan jati dirinya. Wujudnya terlihat dari peluncuran Satria-1 dan diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/06/2023).

Sistem Dilan adalah sebuah kebijakan yang dicetuskan oleh Joko Widodo pada masa kampanye pemilihan umum presiden, dimana layanan publik di Indonesia direformasi menjadi berbentuk digital. Istilah tersebut diambil dari judul film Dilan 1990 dan Dilan 1991 dalam rangka menarik perhatian generasi milenial ketika itu.

Sepertinya, peluncuran MPP Digital menjadi jawaban terhadap apa yang dicita-citakan Jokowi ketika kampanye dan mewujudkannya ketika telah menjadi presiden. Konsep tersebut tentu saja menjadi cerminan pemerintahan yang berbasis digital. Apalagi Presiden Jokowi menuangkan konsep pemerintahan bverbasis digital itu ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) 2025-2045.

Pelayanan publik digital tersebut menjadi paradigma bagi birokrasi yang berbelit-belit, kaku, dan lambat menjadi komunikatif, interaktif, dan cepat. “Mengubah mental birokrasi priayi menjadi mental melayani dalam bingkai demokrasi,” kata Wapres. Ditekankan bahwa peta jalan MPP Digital juga menjadi bagian strategis pembangunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional dan daerah.

Melayani secara digital yang dicanangkan tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang 78 persen penduduk Indonesia adalah pengguna internet dan 67 persen sudah memiliki ponsel. Jadi sangat tepat jika Wapres meminta MPP digital diselaraskan dengan langkah-langkah prioritas nasional, seperti meningkatkan inverstasi, menghapus kemiskinan, dan penurunan stunting.

Harapan pemerintahan digital seperti itu akan bisa terwujud dengan berbagai inovasi dan memperkuat kolaborasi dalam implementasinya. Bukan hanya pemerintahan berbasis digital, cita-cita untuk membangun tol langit sebagaimana diharapkan Presiden Jokowi sekarang juga terlihat wujudnya.

Artinya, pemerintahan Dilan yang berorientasi pelayanan publik ini tentu sangat strategis, efektif, dan efesien. Terutama dalam menjawab arus global yang adalah suatu keniscayaan. Dorongan untuk bertransformasi tidak dapat dihindari. Hanya saja tantangannya adalah bagaimana meniti arus transformasi tersebut sehingga tidak tenggelam. Bahkan program G-20 beberapa waktu lalu dengan tema besar soal energi, digital ekonomi, dan kesehatan, semuanya berada dalam ranah digital.

Sebagai catatan, paradigma pelayanan publik yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Jokowi ini perlu diikuti oleh semua kalangan di Indonesia. Semua itu adalah bagian dari transformasi digital yang bergulir di Indonesia. Di sini sudah jelas pemerintahan Presiden Jokowi melalui MPP Digital ini tengah menggulirkan transformasi digital di pemerintahan.

Semua itu dapat dilihat dari perubahan orientasi yang disebut Wapres, dari priayi menjadi pelayanan. Inovasi pelayanan ini juga tergambarkan berfokos pada kebutuhan publik yang telah tersambung dengan internet dan memiliki smartphone. Hanya saja sekarang tantangannya adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah apakah sudah mumpu atau belum. Sebab ini menjadi bagian penting dari proses MPP Digital agar berjalan dengan baik.

Selain itu, top pemimpin, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin perlu juga memastikan berjalannya upaya perubahan yang sudah dicanangkan tersebut. Titik penting di sini adalah pada kematangan perencanaan sehingga tidak kerepotan dan kebingungan karena perubahan-perubahan yang tidak terduga. Inovasi yang terus menerus juga menjadi titik penting dalam transformasi digital, di sini butuhkan semangat untuk melahirkan gagasan-gagasan baru untuk mendorong transformasi. Artinya perlu ruang terbuka untuk komunikasi, kolaborasi, dan kebebasan kreativitas.

Berkaitan dengan kepemimpinan, untuk top level seperti Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tentu tidak diragukan lagi semangatnya dalam proses MPP Digital ini. Namun, yang masih menjadi tanda tanya adalah pemerintahan di level provinsi dan kabupaten/kota.

Para gubernur, bupati dan walikota, harus menyadari perlunya berpikir ke depan, tidak hanya berpikir sebatas periode kepemimpinannya saja. Terutama berkaitan dengan eksplorasi teknologi dari berbagai sudut yang berbeda, dan mampu menginspirasi bawahannya, bahkan menginspirasi penerusnya dalam memimpin.

Pada akhirnya akan mendorong budaya invasi. Seluruh masyarakat akan antisuas memberikan dan membagikan pengalamannya masing-masing dan mempercepat proses MPP Digital yang telah dicanangkan tersebut. Inisiatif pemerintahan berbasis digital ini akan berkembang dan sukses ke depannya.[]

Penulis adalah Pemimpin Umum Cyberthreat.id