Akun Zoom Aktivis China Sempat Diblokir, Parlemen AS Surati CEO Zoom
Ilustrasi | Foto: flags.co.uk/Cyberthreat.id/Andi Nugroho
Cyberthreat.id – Tiga anggota parlemen Amerika Serikat menyoroti aplikasi telekonferensi video yang sedang naik daun: Zoom.
Zoom diminta untuk mengklarifikasi terkait cara pengumpulan data dan hubungannya dengan pemerintah China.
Ini lantaran Zoom baru-baru ini sempat memblokir, tapi telah mengaktifkan kembali, akun aktivis China di AS dan Hong Kong atas permintaan pemerintah China di Beijing.
Tiga anggota parlemen tersebut antara lain dua anggota DPR AS Greg Walden dan Cathy McMorris Rodgers, dan Senator Josh Hawley.
Walden dan Rodgers dalam suratnya kepada CEO Zoom Eric Yuan pada Kamis lalu meminta perusahaan untuk mengklarifikasi praktik data perusahaan, apakah ada data dibagikan kepada China dan apakah mengenkripsi komunikasi pengguna.
Sementara, Senator Hawley menulis dalam suratnya untuk meminta Zoom memilih antara AS dan China.
Tiga politisi itu sebelumnya juga menyoroti pemilik TikTok, perusahaan China ByteDance, yang sedang diteliti oleh regulator AS atas praktik engumpulan data penggunanya.
Berita Terkait:
- Peringati Insiden Berdarah, Zoom Bekukan Akun Aktivis China yang Berbasis di Amerika
- Tantangan Zoom Hadapi ‘Great Firewall’ China
Pada 7 Juni lalu, akun tiga aktivis China dari Humanitarian China diblokir setelah memperingati peristiwa Lapangan Tiananmen via Zoom pada 31 Mei lalu.
Dalam acara virtual itu, jumlah peserta yang hadir mencapai 250 orang dari sejumlah negara dan disebarkan lagi lewat 4.000 streaming di media sosial.
Insiden Lapangan Tiananmen merujuk pada peristiwa 1989. Saat itu, terjadi demonstrasi besar-besaran antara 15 April hingga 4 Juni 1989 yang dipicu meninggalnya Sekjen Partai Komunias Hu Yaobang pada 15 April. Hu adalah tokoh reformis dan membuka diri terhadap demokrasi.
Pemerintah Beijing mengerahkan kekuatan militer untuk meredam aksi yang menginginkan kebebasan demokrasi. Kala itu pemerintah dikuasai oleh Partai Komunis yang dipimpin oleh Deng Xiaoping.
Pada Jumat (12 Juni 2020), seperti dikutip dari Reuters, yang diakses Senin (15 Juni), Zoom mengatakan, mendapat permintaan dari pemerintah China awal Juni.
Tiga akun yang sempat diblokir, yaitu satu akun aktivis di Hong Kong, dua akun berada di AS.
Perusahaan yang kantor pusat di California itu menyatakan tidak akan mengizinkan permintaan lebih lanjut dari pemerintah China untuk mempengaruhi pengguna di luar negeri.
“Kami tidak memberikan informasi pengguna atau konten pertemuan apa pun kepada pemerintah China,” kata Zoom dalam sebuah pernyataan.
“Kami [juga] tidak memiliki pintu belakang (backdoor) yang memungkinkan seseorang masuk rapat tanpa terlihat.”
Selama pandemi Covid-19, Zoom juga menjadi populer di kalangan orang China. Tidak seperti layanan buatan negara-negara Barat, Zoom tidak mendapatkan sensor seperti halnya Facebook dan Twitter.
Namun, kini Zoom juga mendapatkan tekanan politik lantaran penggunanya memakainya untuk diskusi yang dianggap sensitif oleh pemerintah China.
Wang Dan, aktivis yang akunnya sempat diblokir, juga mantan aktivis Lapangan Tiananmen 1989, mengaku terkejut ketika acara dengan ratusan peserta dihentikan di tengah jalan.
"Zoom memenuhi permintaan China, mencegah kami menjalani kehidupan kami dengan lancar," kata Wang.
“Kami akan terus menggunakan jalan hukum dan opini publik untuk meminta Zoom bertanggung jawab atas kesalahannya."[]
